GM FKPPI DK Jakarta Ajak Kader Sosialisasikan UU TNI dan Cegah Provokasi
JAKARTA, TOPVIRAL – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Pengurus Daerah IX DK Jakarta menyatakan dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Organisasi ini juga mengajak para kadernya untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan regulasi baru tersebut guna mencegah provokasi dan disinformasi di tengah masyarakat.
Ketua Pengurus Daerah IX GM FKPPI DK Jakarta, M. Faozi Susanto, menegaskan sikap organisasi saat acara Halal Bihalal bersama para kader GM FKPPI se-Jakarta di sekretariat Jalan Cendrawasih I, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Menurutnya, TNI merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas melindungi rakyat, sehingga regulasi baru ini diyakini tidak akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.
“Sebagai anak purnawirawan TNI, saya sangat memahami bahwa pemerintah dan TNI tidak akan bertindak zalim terhadap rakyatnya. TNI telah terbukti sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kami sebagai generasi muda FKPPI mendukung langkah TNI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, selama penerapan UU ini bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Faozi.
Lebih lanjut, ia menepis kekhawatiran bahwa perubahan UU TNI akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru. Justru, menurutnya, regulasi ini memperjelas batasan dan peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) guna mendukung kepentingan nasional.
GM FKPPI DK Jakarta juga menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap sejalan dengan prinsip reformasi dan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memahami isi regulasi ini agar tidak terjadi disinformasi, khususnya terkait isu dwifungsi TNI.
“UU ini memang mengatur beberapa jabatan sipil yang dapat diisi oleh TNI aktif, namun itu berbeda dengan konsep dwifungsi TNI di masa lalu. Pengisian tersebut bertujuan untuk memperkuat lembaga pemerintahan tertentu, bukan sebagai bentuk intervensi militer dalam pemerintahan sipil,” jelas Faozi.
Dengan adanya dukungan dan sosialisasi dari GM FKPPI, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami isi UU TNI yang baru serta menghindari provokasi yang dapat memperkeruh suasana. my