Samsat Jakarta Selatan Perkuat Digitalisasi dan Pengawasan untuk Cegah Pungli
JAKARTA- TOP VIRAL- Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Selatan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan digitalisasi serta pengawasan ketat di loket-loket pelayanan.
Langkah ini dilakukan guna meminimalisir hingga mencegah praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kanit Samsat Jakarta Selatan, AKP Selfi Meidiyanti, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan keharusan di tengah perkembangan era digital.
Menurut Selfi, pelayanan publik saat ini harus mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, yakni cepat, transparan, dan akuntabel. Ia menilai transformasi digital menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
“Pelayanan publik harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan digitalisasi, proses menjadi lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Selain itu, pihaknya juga berkomitmen meminimalisir praktik percaloan yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya pungli.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperketat pengawasan serta membatasi ruang gerak pihak-pihak yang tidak berkepentingan di lingkungan Samsat Jakarta Selatan.
“Pengawasan akan terus diperketat agar praktik percaloan dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Selfi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengurus administrasi kendaraan secara mandiri tanpa melalui perantara. Selain lebih hemat biaya, cara tersebut dinilai lebih aman dari potensi penipuan maupun praktik tidak resmi.
“Jika memungkinkan, sebaiknya datang dan mengurus sendiri. Selain menghindari biaya tambahan, masyarakat juga tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Selfi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama.
Oleh karena itu, seluruh jajaran Samsat Jakarta Selatan diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan prima demi meningkatkan kepuasan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan pemerintah.
