BANDUNG– TOP VIRAL- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah konkret Polri dalam membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Program yang diinisiasi melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri ini diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Peluncuran ditandai dengan kegiatan bursa kerja (job fair) yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak boleh melihat persoalan pengangguran semata-mata sebagai isu ekonomi. Tingginya angka pengangguran memiliki keterkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Ia menjelaskan, POLIRAN merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini sebelumnya dirintis Suyudi saat menjabat Kapolda Banten dan kini diperluas menjadi gerakan nasional berkat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, serta dunia usaha.
Kapolri menegaskan bahwa POLIRAN tidak bertujuan untuk mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat pencari kerja melalui penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan.
Perang Terhadap Percaloan Tenaga Kerja
Selain memperluas kesempatan kerja, Kapolri memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi hambatan masyarakat.
Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal. “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.
Masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja—baik dari pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan—diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Lebih lanjut, Kapolri telah menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik percaloan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum ini menjadi pilar penting agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses tanpa beban pungutan liar maupun intimidasi.
Acara peluncuran nasional ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho, Ketua BNSP Syamsi Hari, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, jajaran petinggi Mabes Polri, unsur Forkopimda Jawa Barat, serta perwakilan asosiasi industri dan dunia usaha.
Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan kepolisian, program POLIRAN diharapkan mampu mendongkrak penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri secara langsung.
update berita : endang sumirah