Lindungi Hak-Hak Korban Perdagangan Orang, LPSK Turun Tangan Berikan Pendampingan Medis dan Psikososial
JAKARTA– TOP VIRAL- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Komitmen ini disampaikan menyusul pengungkapan tujuh perkara TPPO yang ditangani oleh Polda Metro Jaya bersama polres jajaran dengan total 30 orang korban teridentifikasi.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menjelaskan bahwa pihaknya berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Layanan yang disediakan meliputi bantuan medis jika diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, hingga fasilitasi pemenuhan hak restitusi bagi para korban.
“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” ujar Wawan, Rabu (11/11/2026).
Dari total 30 korban yang teridentifikasi dalam rangkaian perkara tersebut, rinciannya terdiri atas 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya fokus menjalankan proses penyidikan dan penegakan hukum secara profesional, mulai dari pengumpulan alat bukti, pendalaman peran terhadap 19 tersangka yang diamankan, hingga pemberkasan perkara.
Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Kepolisian berkomitmen untuk memproses para tersangka sesuai hukum yang berlaku sambil berkoordinasi erat dengan LPSK serta lembaga terkait lainnya.
“Penyidik fokus mengungkap perkara dan memproses para tersangka sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, kami berkoordinasi dengan LPSK agar korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan, dengan tetap menjaga privasi mereka,” kata Kombes Budi.
Upaya pemulihan korban ini turut melibatkan lintas lembaga. Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, menyampaikan bahwa penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan semata, melainkan juga memperhatikan kondisi serta kebutuhan jangka panjang korban.
Sementara itu, Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menambahkan bahwa layanan pemulihan diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan spesifik masing-masing korban. Layanan tersebut mencakup pendampingan hukum dan psikologis, rujukan, hingga penyediaan perlindungan sementara di rumah aman yang siap diakses selama 24 jam dalam tujuh hari.
Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat luas agar tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitas mereka demi menjaga keamanan psikologis korban. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan kasus perdagangan orang diimbau untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau memanfaatkan Layanan Polisi 110.
redaksi: endang sumirah