Tak Mau Dipecat, Jenderal Bintang Dua Eko Hadi Santoso Ajukan Banding Atas Putusan PTDH

​JAKARTA– TOP VIRAL- Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EHS). Atas putusan tersebut, EHS menyatakan perlawanan dengan mengajukan banding.

​Langkah ini menyusul jejak perwira tinggi lainnya, Ahrie Sonta, yang sebelumnya juga mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemecatan serupa pekan lalu.

​Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam, menyampaikan bahwa putusan PTDH merupakan wujud komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik secara konsisten.

​”Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegas Trunoyudo.

​Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo. Persidangan ini turut menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR.

​Berdasarkan fakta persidangan, EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan menggunakan alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural dalam kasus skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

​Atas perbuatan tersebut, komisi sidang menjatuhkan dua sanksi sekaligus, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela, serta sanksi administratif berupa PTDH. Putusan ini berpedoman pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

​Terkait pengajuan banding oleh EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Mabes Polri segera membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

​Kendati menempuh jalur administratif berupa banding, EHS tetap harus menjalani proses hukum pidana. Usai persidangan etik, yang bersangkutan langsung digiring kembali ke sel tahanan untuk menjalani proses hukum yang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri.

​Jalannya persidangan ini turut dipantau langsung oleh Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam.

Ia menilai kredibilitas mekanisme persidangan telah berjalan sesuai ketentuan, di mana terduga pelanggar diberikan hak penuh untuk menghadirkan saksi, menyampaikan pembelaan, hingga menyampaikan pernyataan penyesalan.

​”Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” ujar Choirul Anam.

​Polri memastikan penegakan hukum internal ini akan terus berlanjut. Rencananya, sidang kode etik terhadap terduga pelanggar lainnya berinisial LSP akan digelar pada pekan depan setelah kesiapan pemeriksa dipastikan.

(redaksi -endang sumirah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *