Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Jembatani Pencari Kerja hingga Tingkat Desa

​JAKARTA- TOPVIRAL – Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan kelompok rentan, mulai dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, hingga pengangguran usia muda.

​Program inisiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.

​Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Rudy Safirudin, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan.

​“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Rudy di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

​Menurut Rudy, langkah strategis ini mendesak mengingat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di kisaran 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran. Oleh karena itu, POLIRAN dirancang tidak hanya sebatas penyelenggaraan bursa kerja (job fair), tetapi juga menyasar langsung masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

​Dalam implementasinya, para Bhabinkamtibmas diterjunkan sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka bertugas mendata pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan di wilayah masing-masing. Bagi warga yang belum memiliki keterampilan sesuai standar industri, Polri akan menghubungkan mereka dengan BLK atau lembaga pelatihan kerja, sekaligus mempermudah kepengurusan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

​“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” jelasnya.

​Perhatian khusus juga diarahkan kepada para korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan serta penyandang disabilitas. Dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong penyediaan akses khusus bagi penyandang disabilitas dan mengajak dunia usaha membuka kesempatan kerja secara inklusif.

​Selain itu, POLIRAN dikembangkan secara tematik agar selaras dengan karakteristik ekonomi di tiap daerah. Di Jawa Barat, fokus diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas; di Jawa Tengah dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial; di Jawa Timur difokuskan pada sektor ketahanan pangan; di Bali menyasar sektor pariwisata; serta di Batam dan Kepulauan Riau berorientasi pada sektor maritim dan kawasan industri.

​Guna menjaga integritas program, Polri memastikan pengawasan ketat untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja yang kerap merugikan masyarakat pencari kerja.

​Rudy menegaskan, tolok ukur keberhasilan POLIRAN bukan terletak pada kemeriahan acara seremonial, melainkan pada realisasi penyerapan tenaga kerja secara nyata dan berkelanjutan.

​“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” pungkasnya.

redaksi: endang sumirah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *