TOPVIRAL – Meskipun kerangka hukum penerbitan obligasi daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen ini dinilai masih menemui jalan terjal dan belum pernah berhasil direalisasikan di Indonesia.
Dalam Sarasehan Nasional “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, terungkap bahwa proses penerbitan instrumen ini melibatkan labirin birokrasi dan regulasi berlapis yang ketat.
Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada pada posisi tahap akhir dalam proses penerbitan obligasi daerah.
“Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,” ujar Made Bagus.
Ia merinci, tahapan awal wajib mengantongi persetujuan dari DPRD serta Kementerian Keuangan, serta mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas.
Menurutnya, instansi-instansi tersebut mengkaji sejauh mana dampak penerbitan utang terhadap fiskal pemda agar tidak terjadi kelebihan utang (over-leveraged).
Sementara itu, OJK sebagai regulator pasar modal memegang “angle” utama pada aspek perlindungan investor publik. OJK memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi, termasuk keterbukaan informasi (disclosure) yang memadai melalui dokumen prospektus.
“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Bank Jakarta: Hadirkan Proyek “Bankable” dan Berbasis Pendapatan
Menanggapi ketatnya koridor regulasi dan pengawasan dari OJK tersebut, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, memberikan pandangan taktis dari sudut pandang perbankan dan pengelolaan keuangan daerah.
Agus menilai, salah satu alasan mengapa obligasi daerah sulit diimplementasikan adalah kekhawatiran bahwa pembayaran utang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin, terutama saat terjadi pergantian kepala daerah.
Oleh karena itu, ia menawarkan solusi agar obligasi daerah dirancang tidak menggantungkan sumber pembayarannya dari APBD, melainkan berbasis pada pendapatan proyek itu sendiri (revenue-generating projects atau revenue bond), seperti pengelolaan rumah sakit berstandar baik atau infrastruktur transportasi.
“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.
Lebih lanjut, Agus memaparkan tiga agenda penting yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah agar lolos dari saringan ketat regulator dan pasar, yakni Pemisahan Konsep: Obligasi daerah harus diposisikan sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar substitusi akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Yang kedua, yaitu Kesiapan Pipeline: Daerah wajib memiliki pipeline proyek yang bankable atau layak dibiayai. Sedangkan yang ketiga, yakni Proyek Percontohan (Pilot Project): Agus mengusulkan agar segera direalisasikan satu atau dua proyek percontohan riil agar daerah memiliki acuan yang jelas dalam mengeksekusi obligasi daerah.
Melalui sinergi antara kepastian hukum dari regulasi OJK/pemerintah dan kesiapan tata kelola proyek yang didorong oleh perbankan daerah seperti Bank Jakarta, kehadiran Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah yang diserahkan dari MPR RI ke DPR RI diharapkan mampu membuka jalan bagi kemandirian fiskal daerah yang akuntabel dan aman bagi investor. ***
