TOPVIRAL – Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak cukup hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu atau kebebasan berpendapat. Menurutnya, Demokrasi Pancasila baru benar-benar hidup ketika keadilan sosial hadir di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi itu tidak berhenti di bilik suara. Ia hidup di dapur rakyat, di puskesmas, di rumah sakit yang menolong tanpa pilih kasih. Di situlah Demokrasi Pancasila menemukan maknanya,” ujar Agung dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (14/10).
Agung menjelaskan, Demokrasi Pancasila bukan sekadar sistem politik, melainkan sistem nilai yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan berbangsa.
“Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk hak untuk hidup sehat. Sedangkan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan moral agar pelayanan kesehatan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang mampu membayar,” ujarnya.
Menurut Agung, hak kesehatan bukanlah kemurahan hati pemerintah, melainkan konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri. Negara yang demokratis, kata dia, tidak boleh membiarkan rakyat jatuh sakit karena kemiskinan atau kehilangan nyawa karena tak sanggup membayar biaya pengobatan.
“Pasal 28H dan 34 UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa setiap warga berhak atas pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab untuk menyediakannya,” tegasnya.
Agung menilai, ketimpangan layanan kesehatan antara kota dan desa merupakan ujian nyata terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
“Ketika pelayanan kesehatan masih timpang, berarti demokrasi kita sedang diuji. Demokrasi tidak akan bermakna bagi rakyat yang sakit, lemah, dan tidak sejahtera,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kesehatan rakyat merupakan syarat utama bagi demokrasi yang hidup. Rakyat yang sehat, menurutnya, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, bersuara, dan ikut menentukan arah kebijakan publik.
“Memperjuangkan kesehatan sebagai hak asasi manusia sejatinya adalah bagian dari memperkuat Demokrasi Pancasila. Ketika rakyat sehat, partisipasi tumbuh, solidaritas menguat, dan kedaulatan rakyat punya isi,” tuturnya.
Dalam pandangan Agung, negara yang sungguh demokratis bukanlah yang hanya menggelar pemilu setiap lima tahun, tetapi yang setiap hari memastikan rakyatnya sehat, sejahtera, dan hidup bermartabat.
“Demokrasi liberal telah membuat biaya kesehatan menjadi mahal dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin jauh. Karena itu, sudah waktunya kita kembali menerapkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan kesehatan warga yang paripurna,” pungkasnya. ***
