BANDUNG-TOP VIRAL- Polri secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap segala bentuk praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang mencatut proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri.
Instruksi tegas ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam peluncuran program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) serta uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat. Dalam arahannya, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) serta seluruh jajaran Kapolda di Indonesia untuk mengambil langkah penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang memeras para pencari kerja.
”Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Suyudi di hadapan para hadirin.
Suyudi menyoroti bahwa modus percaloan kini marak beroperasi di perimeter luar kawasan industri hingga terindikasi melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani finansial masyarakat pencari kerja, tetapi juga berdampak buruk terhadap iklim investasi serta kepastian hukum di berbagai daerah.
Sebagai respons cepat atas keresahan masyarakat, Polri menghadirkan sarana pengaduan publik yang mudah diakses, mulai dari layanan bebas pulsa Call Center 110, optimalisasi jaringan Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa dan kelurahan, serta koordinasi ketat dengan sistem pengamanan internal di masing-masing perusahaan.
Di sisi lain, Kapolri Suyudi menegaskan bahwa program Poliran bukanlah upaya untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Sebaliknya, program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi dan fasilitator lintas sektor untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyalur tenaga kerja yang transparan dan bersih dari segala bentuk pungutan ilegal.
”Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” pungkasnya. (redaksi – endang sumirah)