Jakarta,Topviral.id – 25 April 2026 — Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan pengurus periode 2026–2030. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, di tengah momentum kebangkitan industri film nasional pascapandemi.
Fauzan menyatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perfilman. Program yang disiapkan meliputi sinkronisasi kurikulum, penguatan program magang (hub), serta pengiriman talenta muda ke sekolah film dan laboratorium film internasional.
Selain itu, BPI juga akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Revisi tersebut ditujukan untuk memperkuat kelembagaan BPI, meningkatkan perlindungan profesi perfilman, memperluas dukungan pemerintah, memberikan kepastian hukum bagi investasi, serta menjamin kebebasan berekspresi.
“BPI juga akan menggalakkan gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, menyelenggarakan Festival Film Indonesia, serta menjalankan fungsi kelembagaan sesuai amanat undang-undang,” ujar Fauzan.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan peran strategis BPI sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku industri film. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat ekosistem perfilman nasional secara berkelanjutan.
“BPI memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap tata kelola semakin transparan dan membuka ruang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” kata Fadli.
Dalam struktur yang diumumkan, Fauzan Zidni kembali dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi Nazira C. Noer sebagai Sekretaris Jenderal dan Sindy Dewiana sebagai Bendahara Umum. Sejumlah nama dari kalangan sineas dan pelaku industri turut mengisi berbagai posisi strategis.
Di antaranya, Reza Rahadian sebagai Ketua Dewan Penasehat, bersama Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf. Selain itu, sejumlah figur lain seperti Wulan Guritno, Luna Maya, dan Putri Ayudya juga masuk dalam jajaran kepengurusan bidang.
BPI menegaskan, susunan kepengurusan dan kelompok kerja yang telah terbentuk diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di industri perfilman. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri film nasional yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Red: wahabsyah
