JAKARTA– TOPVIRAL- Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) berhasil mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus operandi. Kasus ini mencakup penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, praktik pengantin pesanan ke China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Tipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, serta Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang.
Dalam pemaparannya, Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini kian berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.
”Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia,” ujar Nurul.
Dari kelima perkara tersebut, penyidik mencatat ada 13 orang korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan. Seluruh proses penanganan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan mengedepankan perspektif perlindungan korban.
Rincian Lima Perkara TPPO
- PMI Nonprosedural ke Arab Saudi (Perkara I) Kasus bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1,2 juta. Berangkat pada Agustus 2024, keluarga baru menerima informasi pada Februari 2026 bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Polisi menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, hingga pihak perusahaan penempatan, termasuk PT Alpa Nusantara Perdana (PT ANP).
- Pemberangkatan Ilegal ke Singapura dan Turki (Perkara II) Penyidik menggagalkan keberangkatan tujuh perempuan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai ART di luar negeri sebelum akhirnya diamankan petugas. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
- Pengantin Pesanan / Bride Trafficking ke China (Perkara III) Modus ini melibatkan jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia dikirimkan bak katalog kepada calon pengantin pria di China dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per orang. Korban dijanjikan mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan. Tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka ditangkap.
- Militer Bayaran di Rusia via Aplikasi Pesan (Perkara IV) Lima WNI direkrut melalui WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia berpenghasilan USD 3.000 plus bonus kontrak USD 10.000. Kenyataannya, para korban dipekerjakan sebagai tentara bayaran. Satu tersangka berinisial MI ditangkap karena berperan sebagai perekrut yang meraup keuntungan kripto.
- Militer Bayaran via Media Sosial (Perkara V) Jaringan ini merekrut WNI melalui TikTok, Facebook, dan Instagram dengan iming-iming bonus bergabung USD 35.000 (sekitar Rp620 juta) dan gaji bulanan USD 3.000. Dari tujuh korban, empat orang sempat diberangkatkan ke Rusia sementara tiga lainnya dicegah. Dua tersangka berinisial IG dan HS kini telah ditahan.
Sanksi Tegas dan Langkah Pencegahan
Dari sisi pengawasan, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menyatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi pencabutan izin (SIP2MI) terhadap PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026, setelah perusahaan tersebut terbukti melanggar masa pengawasan pasca-kasus PMI nonprosedural.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri atau posisi militer asing dengan gaji fantastis tanpa prosedur resmi. Para tersangka dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
”Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” pungkas Yolanda.
redaksi: endang sumirah