JAKARTA – TOP VIRAL- Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum wajib dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak dapat diraih dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menggelar rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut berfokus pada pemaparan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik yang tengah ditangani oleh Bareskrim Polri.
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujar Suyudi di hadapan para anggota dewan.
Kapolri menjelaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah.
Sejauh ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dengan inisial LSP, SU, EH, dan AS, yang masing-masing diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026 yang dilakukan tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang diduga dipakai untuk mengoordinasikan perintah tersebut.
Dugaan penyimpangan yang tengah dibuktikan meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan sah, pemasukan nomor target ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik.
Guna merampungkan penyidikan, Bareskrim Polri tercatat telah memeriksa 28 saksi serta enam ahli yang terdiri atas ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti krusial, seperti telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, hingga log aktivitas penyadapan.
Kehormatan Institusi dan Penyelidikan Makar
Kapolri menekankan, kehormatan institusi kepolisian tidak diukur dari kemampuan melindungi kepentingan tertentu, melainkan dari komitmen dalam menegakkan hukum secara adil—termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan internal kepolisian sendiri.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan. Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegas Suyudi.
Selain perkara penyadapan, Kapolri turut membeberkan adanya penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar. Namun, ia menegaskan bahwa temuan dari kasus penyadapan tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar, karena proses pembuktiannya memerlukan pendalaman tersendiri.
Menutup pemaparannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, hal terpenting yang ditinggalkan oleh seorang pejabat bukanlah besarnya kekuasaan, melainkan konsistensi dalam menjaga kebenaran.
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya. (redaksi -endang sumirah)