Oleh: Indra Jaya, S.T., S.H., M.H.
Praktisi Hukum – Aktivis 98
JAKARTA – Sebuah Peristiwa yang Menguji Negara Hukum. Perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, merupakan peristiwa hukum yang memiliki dimensi jauh lebih luas daripada sekadar tindak pidana di bidang teknologi informasi.
Perkara ini menyentuh persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara, mulai dari batas kewenangan aparat, perlindungan hak konstitusional warga negara, keamanan Presiden, integritas institusi penegak hukum, hingga kemungkinan adanya tindakan terorganisasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
Perhatian publik semakin meningkat setelah pada 12 November 2026, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dalam rapat itu, Kapolri memaparkan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, penghilangan data elektronik, struktur pelaksanaan kegiatan, dugaan pemberian perintah, serta perkembangan penyelidikan terhadap kemungkinan tindak pidana makar.
Bahkan, dalam kesimpulan rapatnya, Komisi III DPR RI menyatakan bahwa tindakan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar. Komisi III juga meminta Kapolri menerapkan pasal makar dan mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Perkembangan tersebut tentu harus dipandang sebagai persoalan serius, baik dari perspektif hukum tata negara maupun hukum pidana.
Namun, ada satu prinsip yang harus tetap kita pegang: negara wajib melindungi Presiden dan seluruh institusi pemerintahan dari ancaman nyata. Akan tetapi, perlindungan terhadap negara tidak boleh menghilangkan prinsip negara hukum.
Dalam negara hukum, kekuasaan harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya.
- Penyadapan Ilegal: Bukan Sekadar Pelanggaran Teknologi, tetapi Persoalan Konstitusional
Penyadapan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, terutama dalam mengungkap tindak pidana tertentu yang sulit dibuktikan melalui metode konvensional. Namun, penyadapan juga merupakan tindakan yang membatasi hak privasi seseorang. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang. Sementara itu, Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus didasarkan pada undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan yang dibenarkan secara konstitusional.
Dalam konteks hukum pidana, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ancaman pidananya mencapai 10 tahun penjara.
Pasal 258 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang sah.
Artinya, penyadapan tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara atau perangkat milik institusi penegak hukum. Harus dapat dibuktikan adanya kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah.
Apabila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, lembaga penegak hukum, anggota DPR, tokoh politik, maupun masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut pelanggaran privasi individual.
Hal tersebut juga menyangkut integritas penggunaan instrumen kekuasaan negara.
- Penjelasan Kapolri di Hadapan Komisi III: Persoalan Mulai Mengarah pada Pertanggungjawaban Komando
Salah satu aspek penting dalam rapat Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 adalah pemaparan Kapolri mengenai dugaan struktur perintah dan pelaksanaan penyadapan.
Menurut keterangan Kapolri, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp kepada pejabat bagian monitoring. Kapolri juga memaparkan dugaan bahwa hasil penyadapan diterima oleh pihak yang diduga memberikan perintah tersebut.
Dalam penjelasan itu, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberian persetujuan, penerusan perintah, pelaksanaan teknis, pelaporan hasil penyadapan, hingga dugaan penghapusan data hasil penyadapan dan log aktivitas.
Kapolri juga menyebut adanya dugaan penyadapan tanpa permohonan penyidik sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur penegakan hukum.
Fakta-fakta yang disampaikan tersebut tentu harus diuji melalui pembuktian yang sah. Namun, dari perspektif hukum pidana, terdapat persoalan penting yang harus dikembangkan penyidik, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran, perintah, pengendalian, dan keterlibatan masing-masing pihak.
Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana, termasuk orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Ketentuan ini penting karena pertanggungjawaban pidana tidak selalu berhenti pada orang yang secara langsung mengoperasikan perangkat atau melaksanakan tindakan teknis.
Pihak yang memberikan perintah, menggerakkan pelaku, atau turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Dalam perkara ini, penyidik harus mengungkap sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa pemberi perintah dan bagaimana perintah tersebut disampaikan?
- Apakah perintah diberikan dalam kapasitas jabatan atau untuk kepentingan di luar tugas kedinasan?
- Siapa yang menyetujui dan melaksanakan penyadapan?
- Siapa yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan?
- Apakah terdapat kepentingan pribadi, politik, atau kelompok tertentu?
- Apakah terdapat pembiayaan khusus dan penggunaan fasilitas negara?
- Apakah terdapat tindakan sistematis untuk menghilangkan jejak atau menghapus bukti elektronik?
- Apakah terdapat pihak lain yang memberikan dukungan, perlindungan, atau mengambil manfaat dari kegiatan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk membangun konstruksi perkara secara utuh. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh pelaksana teknis, tetapi harus mampu mengungkap seluruh rantai pertanggungjawaban pidana.
- Hasil Rapat Komisi III DPR: Mengapa Dugaan Makar Menjadi Persoalan Utama?
Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri menghasilkan kesimpulan yang patut mendapat perhatian khusus.
Setidaknya, terdapat dua pokok kesimpulan yang disampaikan Komisi III.
Pertama, memberikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajarannya atas langkah pengungkapan perkara serta meminta agar penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kedua, Komisi III menyatakan bahwa tindakan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar. Komisi III juga meminta Kapolri menerapkan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa DPR memandang perkara ini perlu didalami tidak hanya dari sisi pelanggaran teknologi informasi, tetapi juga dari kemungkinan adanya tujuan yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, secara yuridis, perlu dibedakan antara kesimpulan pengawasan DPR dan pembuktian tindak pidana.
Komisi III memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, termasuk di bidang penegakan hukum. Fungsi tersebut merupakan bagian dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.
Akan tetapi, penentuan apakah seseorang terbukti melakukan makar tetap harus melalui proses peradilan pidana.
Karena itu, kesimpulan Komisi III harus dipahami sebagai dorongan pengawasan agar penyidik mendalami kemungkinan tindak pidana makar, bukan sebagai pengganti putusan pengadilan.
Di sinilah profesionalitas Polri diuji. DPR dapat meminta pengusutan hingga ke akar persoalan, tetapi penyidik tetap wajib membuktikan setiap unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.
- Apakah Penyadapan terhadap Presiden Dapat Dikualifikasikan sebagai Makar?
Ini merupakan persoalan hukum yang paling membutuhkan ketelitian.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana makar diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193.
Pasal 191: Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan ini mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal 192: Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketentuan ini mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh ke dalam kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.
Pasal 193: Makar terhadap Pemerintah
Ketentuan ini mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Ayat (2) memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pemimpin atau pengatur makar.
Dari ketentuan tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang harus dijawab penyidik: apakah penyadapan ilegal hanya merupakan tindakan pengumpulan informasi secara melawan hukum, atau terdapat rangkaian tindakan yang secara sengaja dirancang untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan?
Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan makar. Namun, apabila penyidik menemukan bukti adanya rangkaian perbuatan terorganisasi, penggunaan informasi hasil penyadapan untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan, pengendalian opini secara ilegal, penggalangan tindakan tertentu, serta tindakan lain yang memiliki tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal makar, seluruh rangkaian tersebut patut didalami secara serius.
Yang harus dibuktikan bukan hanya adanya kegiatan penyadapan, melainkan juga hubungan antara perbuatan, maksud khusus pelaku, dan tujuan yang memenuhi unsur makar.
Dengan demikian, penerapan Pasal 191 atau Pasal 193 harus didasarkan pada konstruksi fakta dan alat bukti yang dapat menjelaskan seluruh unsurnya.
Jangan sampai pasal makar diterapkan hanya berdasarkan dugaan politik. Sebaliknya, kemungkinan adanya tindak pidana terhadap keamanan negara juga tidak boleh dikesampingkan hanya karena perbuatannya menggunakan teknologi informasi.
- Jangan Keliru Menggunakan Pasal 160 KUHP: Makar dan Penghasutan Merupakan Delik yang Berbeda
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, muncul pula penyebutan Pasal 160 KUHP.
Di sini perlu diberikan penjelasan hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal.
Pasal 160 KUHP lama mengatur penghasutan di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, agar orang melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang sah.
Dengan demikian, Pasal 160 KUHP lama bukan merupakan rumusan khusus tindak pidana makar.
Dalam KUHP Nasional, penghasutan diatur antara lain dalam Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara itu, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, keutuhan NKRI, serta pemerintah masing-masing memiliki rumusan tersendiri dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193.
Perbedaan ini penting karena penyidik harus menerapkan pasal berdasarkan unsur perbuatan yang benar-benar ditemukan. Tidak boleh terjadi pencampuradukan antara penghasutan, permufakatan jahat, penyertaan tindak pidana, dan makar.
Apalagi, perbuatan yang sedang diperiksa diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Karena itu, penyidik wajib memperhatikan asas legalitas dan hukum yang berlaku pada saat masing-masing perbuatan dilakukan.
KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Oleh karena itu, dugaan perbuatan sebelum dan sesudah tanggal tersebut harus dianalisis secara temporal, termasuk dengan memperhatikan ketentuan perubahan undang-undang dan penerapan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa apabila memenuhi persyaratan menurut hukum.
Inilah bagian penting yang harus menjadi perhatian agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapan asas legalitas.
- Akses Ilegal dan Penghilangan Data Elektronik: Pembuktian Digital Harus Menjadi Kunci
Selain dugaan penyadapan, Kapolri juga memaparkan dugaan akses ilegal dan penghilangan data elektronik.
Dalam penjelasannya, Kapolri menyebut sejumlah dasar hukum yang diterapkan penyidik, yaitu:
- Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan ilegal.
- Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE terkait dugaan penghilangan atau perubahan informasi elektronik secara melawan hukum.
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal.
- Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyertaan dan penggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Penerapan ketentuan tersebut harus diuji berdasarkan unsur masing-masing pasal dan waktu terjadinya perbuatan. Dalam perkara ini, pembuktian digital menjadi sangat menentukan.
Penyidik perlu melakukan pemeriksaan forensik terhadap sejumlah aspek berikut:
- Perangkat dan sistem yang digunakan untuk penyadapan.
- Log aktivitas dan riwayat akses sistem.
- Metadata serta rekaman komunikasi.
- Riwayat komunikasi WhatsApp yang diduga berisi perintah.
- Data hasil penyadapan dan distribusinya.
- Perintah penghapusan data serta identitas pihak yang melaksanakannya.
- Sumber pendanaan dan penggunaan fasilitas operasional.
- Rantai penguasaan barang bukti digital.
Bukti elektronik harus dipertahankan integritas dan keasliannya. Pemeriksaan juga harus memastikan bahwa bukti diperoleh secara sah dan dapat diuji di persidangan.
Hal ini penting karena pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan, keterangan sepihak, atau interpretasi atas komunikasi elektronik.
Setiap bukti harus dapat diverifikasi, dikaitkan dengan pelaku, serta menjelaskan hubungan antara tindakan yang dilakukan dan unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
- Pertanggungjawaban Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Negara
Persoalan berikutnya adalah dugaan penggunaan fasilitas dan kewenangan institusi untuk kepentingan di luar tujuan yang dibenarkan undang-undang.
Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kewenangan tersebut merupakan mandat negara, bukan hak pribadi pemegang jabatan.
Karena itu, apabila fasilitas, personel, anggaran, dan perangkat teknologi milik institusi digunakan untuk kepentingan yang tidak memiliki dasar hukum, pemeriksaan harus dilakukan terhadap aspek pidana, disiplin, kode etik, dan administrasi.
Perlu dipahami pula bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal, berdasarkan kesalahan dan keterlibatan masing-masing orang.
Tidak semua anggota institusi otomatis bertanggung jawab atas perbuatan pejabat tertentu. Namun, setiap orang yang terbukti turut melakukan, memerintahkan, membantu, atau menggerakkan tindak pidana harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip ini penting untuk menjaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghukuman kolektif terhadap institusi.
Yang harus diperbaiki adalah tindakan dan sistem pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi.
- Pengawasan Komisi III DPR dan Independensi Proses Peradilan
Rapat Komisi III DPR RI menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap institusi penegak hukum. Namun, pengawasan politik dan pembuktian pidana merupakan dua ranah yang harus tetap dibedakan.
Pasal 20A UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam konteks perkara ini, Komisi III dapat meminta penjelasan, mengawasi perkembangan penyidikan, meminta transparansi penggunaan fasilitas negara, serta mendorong evaluasi kelembagaan. Namun, penentuan kesalahan seseorang tetap harus melalui proses peradilan.
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban menghormati asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, meskipun Komisi III telah menyampaikan kesimpulan yang mengategorikan perbuatan para tersangka sebagai makar, Polri tetap harus membuktikan unsur tindak pidana tersebut secara objektif.
Dukungan politik terhadap pengusutan perkara tidak boleh berubah menjadi intervensi terhadap independensi proses peradilan.
Justru dengan pemisahan fungsi tersebut, hasil penegakan hukum akan memiliki legitimasi yang lebih kuat.
- Mendesak Pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang Komprehensif
Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya pengaturan penyadapan secara lebih menyeluruh.
Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Ketentuan berikutnya mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang tersendiri.
Menurut saya, pembentukan undang-undang khusus penyadapan merupakan kebutuhan penting dalam reformasi sistem penegakan hukum Indonesia.
Undang-undang tersebut setidaknya harus mengatur:
- Batas kewenangan setiap institusi yang memiliki hak melakukan penyadapan.
- Persyaratan dan prosedur pemberian izin penyadapan.
- Mekanisme pengawasan independen dan kontrol yudisial yang efektif.
- Pembatasan sasaran, tujuan, dan jangka waktu penyadapan.
- Kewajiban dokumentasi dan audit penggunaan perangkat penyadapan.
- Perlindungan terhadap hasil penyadapan dan informasi pribadi.
- Mekanisme penghapusan data yang tidak relevan.
- Pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif atas penyalahgunaan kewenangan.
- Mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban penyadapan ilegal.
Pengaturan ini bukan untuk melemahkan institusi penegak hukum. Sebaliknya, aturan yang jelas akan memberikan perlindungan bagi aparat yang menjalankan tugas secara sah sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Tujuh Agenda yang Harus Dituntaskan Polri
Dari seluruh perkembangan perkara dan hasil rapat Komisi III DPR RI, terdapat tujuh agenda penting yang perlu menjadi perhatian Polri.
Pertama, mengungkap aktor intelektual.
Penyidikan harus menjelaskan siapa yang memerintahkan, mengendalikan, dan mengambil manfaat dari kegiatan penyadapan.
Kedua, mengungkap motif dan tujuan.
Harus diketahui apakah penyadapan semata-mata bertujuan memperoleh informasi, untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, atau merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang memiliki tujuan lain.
Ketiga, mengungkap seluruh penerima hasil penyadapan.
Tidak cukup hanya mengidentifikasi operator. Harus ditelusuri kepada siapa hasil penyadapan diserahkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan.
Keempat, menelusuri sumber pembiayaan.
Penggunaan anggaran, fasilitas, perangkat, dan sumber daya manusia harus diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas negara.
Kelima, menguji dugaan makar berdasarkan unsur hukum.
Penyidik harus membuktikan adanya maksud dan rangkaian perbuatan yang memenuhi Pasal 191 atau Pasal 193 KUHP apabila pasal tersebut hendak diterapkan.
Keenam, memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa membedakan jabatan, pangkat, kedekatan, maupun pengaruh.
Ketujuh, melakukan reformasi pengawasan internal.
Perkara ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola teknologi penyadapan, mekanisme pemberian perintah, pengawasan penggunaan perangkat, serta sistem pertanggungjawaban pejabat.
Penutup: Kekuasaan Harus Tunduk kepada Hukum, Bukan Hukum yang Tunduk kepada Kekuasaan
Perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini menjadi perhatian nasional merupakan ujian serius bagi integritas institusi negara dan komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum.
Penyadapan terhadap Presiden dan berbagai pihak, apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa.
Apabila ditemukan adanya rangkaian perbuatan yang bertujuan mengganggu kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan, penyidik wajib mendalami penerapan ketentuan makar berdasarkan unsur dan alat bukti yang sah.
Namun, penegakan hukum juga harus tetap menjaga asas legalitas, praduga tidak bersalah, proporsionalitas, dan independensi peradilan.
Negara tidak boleh membiarkan kewenangan aparat berubah menjadi instrumen kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, negara juga tidak boleh menggunakan tuduhan makar secara serampangan terhadap perbuatan yang belum memenuhi unsur pidana.
Kita membutuhkan institusi Kepolisian yang kuat, profesional, dan berintegritas. Kekuatan institusi tidak diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki, tetapi dari kemampuannya menggunakan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab dan tunduk pada hukum.
Sebagai bangsa yang telah melewati perjalanan panjang Reformasi 1998, kita tentu memahami bahwa supremasi hukum merupakan salah satu fondasi utama demokrasi.
Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau perubahan struktur kelembagaan. Reformasi harus memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi berjalan tanpa pengawasan dan setiap penyalahgunaan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, ada tiga prinsip yang harus dijaga:
- Presiden dan seluruh pejabat negara wajib mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman nyata.
- Seluruh warga negara wajib mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyadapan ilegal oleh aparat negara.
- Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan.
Negara harus kuat dalam melindungi kedaulatan, tetapi juga harus tegas membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum.
Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada seorang pun yang terlalu tinggi untuk tunduk kepada hukum dan tidak ada seorang pun yang terlalu lemah untuk memperoleh perlindungan hukum.
“Supremasi hukum harus berdiri di atas segala kepentingan.” ***