SEMARANG,Topviral.id — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan semangat reformasi yang telah dijalani Indonesia sejak 1998.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar Nashir usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam. Ia menyebut reformasi telah menempatkan institusi strategis negara, termasuk Polri, berada langsung di bawah Presiden.
Menurut Haedar, perubahan struktur kelembagaan bukan solusi utama dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tubuh institusi negara. Ia menilai, penguatan dan konsolidasi reformasi yang telah berjalan jauh lebih penting dibandingkan melakukan penataan ulang yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
Muhammadiyah berpandangan bahwa persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, sebaiknya diselesaikan melalui reformasi internal yang berkelanjutan.
Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan arah dan platform reformasi nasional sejak 1998.
Ia menambahkan, pandangan tersebut umumnya juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan yang mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Red: Wahabsyah
