Medan,Topviral.id – Sidang kasus dugaan mark up anggaran pembuatan video profil desa dengan terdakwa Amsal Christy Sitepu akan memasuki tahap akhir. Pengadilan Negeri Medan dijadwalkan membacakan vonis pada 1 April 2026.
Amsal, yang merupakan Direktur CV Promiseland, didakwa mengajukan proposal pembuatan video profil desa dengan nilai anggaran yang dianggap tidak sesuai. Proposal tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk periode 2020 hingga 2022.
Sebanyak 20 desa di Kecamatan Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran, Kabupaten Karo, tercatat menerima penawaran tersebut. Dalam pelaksanaannya, Amsal menetapkan biaya produksi sebesar Rp30 juta untuk setiap video profil desa.
Namun, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo, biaya wajar pembuatan satu video profil desa diperkirakan sekitar Rp24,1 juta. Selisih nilai tersebut ditemukan pada sejumlah komponen, seperti konsep produksi, penggunaan peralatan, hingga proses editing dan pengisian suara.
Kasus ini turut memicu perhatian publik, termasuk rencana Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 30 Maret 2026 untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat.
Ditengah polemik tersebut, muncul pandangan bahwa pekerjaan di bidang videografi dan fotografi merupakan sektor kreatif yang tidak memiliki standar harga baku. Nilai produksi tidak hanya ditentukan oleh peralatan, tetapi juga ide dan konsep yang dihasilkan. Sejumlah pihak menilai, tidak semua orang yang mampu mengoperasikan kamera dapat menghasilkan karya dengan nilai kreatif yang sama.
Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202 juta.
Amsal didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan majelis hakim akan menjadi penentu akhir dari perkara yang kini menjadi sorotan tersebut.
