NABIRE – Permasalahan Honorer K2 dalam pemerintahan Kabupaten Nabire nampaknya masih juga belum selesai. Terakhir mediasi yang ditengahi oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk juga menemui jalan buntu.
Pengamat Perkotaan Agus Subkhi menilai pemerintah Kabupaten Nabire yang digawangi oleh Mesak Magai sebagai Bupati dinilai lamban dalam mengurusi masalah honorer K2 ini.
“Saat wilayah lain sudah bisa menyelesaikan sedikit permasalahan terkait pekerja Honorer K2, ternyata Kabupaten Nabire justru belum menemukan jalan keluar terkait permasalahan ini,” kata Agus dalam keterangannya kepada Media, Senin (23/8).
Agus menilai, permasalahan Honorer di Kabupaten Nabire ini bahkan sudah sampai meja PJ Gubernur. Dan dalam pertemuan terakhir yang terjadi pada bulan Agustus lalu diketahui mediasi antara Honorer K2 dan pemkab Nabire menemui jalan buntu.
“Bahkan Penjabat Gubernur Papua Tengah Ibu Ribka Haluk juga tidak mengerti kenapa permasalahan ini bisa sampai ketingkat Gubernur. Karena urusan K2 ini harus bisa diselesaikan ditingkat Pemerintah Kabupaten,” kata Agus lagi.
Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi pertemuan mediasi antara Asosiasi Honorer Nasional (AHN) dengan Pemerintah Kabupaten Nabire terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Mediasi yang berlangsung di aula Kantor Gubernur Papua Tengah ini dihadiri oleh Pj. Sekda Papua Tengah, Kepala BKPSDM Papua Tengah, Sekda Nabire, Kapolres Nabire, dan Kasat Pol PP Papua Tengah.
Namun, pertemuan ini tidak berjalan mulus. Para honorer mengaku kecewa karena merasa aspirasi mereka selama ini tidak sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Nabire.
Mereka berharap mendapatkan solusi yang lebih konkret dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama dari Penjabat Gubernur, Ribka Haluk.
“Dimana letak penyelesaian untuk kami yang telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun tapi masih saja honorer? Ini bukan solusi,” ungkap salah satu peserta aksi dengan nada kecewa.
