Belanja MBG Dongkrak Defisit, Skema Koperasi Dirombak, hingga Polemik Motor Listrik

JAKARTA-TOP VIRA- Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu pendorong utama lonjakan belanja negara pada awal 2026. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I-2026.

Angka tersebut melonjak 140,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 99,8 triliun (0,41% PDB). Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut lonjakan ini dipicu percepatan realisasi belanja pemerintah, terutama melalui program MBG yang kini mencapai rata-rata Rp 20 triliun per bulan.
Menteri Keuangan Purbaya melaporkan, total belanja negara pada kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Kenaikan ini jauh melampaui pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 1,4%.
“Desain APBN memang diarahkan untuk mendorong penyerapan anggaran sejak awal tahun agar dampaknya lebih merata,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Skema Koperasi Desa Diubah, Beban Bergeser
Di sisi lain, pemerintah mengubah skema pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengambil alih cicilan kredit koperasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa.

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi, Herbert Siagian, menyebut langkah ini sebagai strategi percepatan pembangunan koperasi.
Namun, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Junaedi Mulyono, menilai beban desa tidak hilang, melainkan berubah bentuk. “Anggaran desa tetap dialihkan untuk pembiayaan, hanya mekanismenya berbeda,” katanya.

Pengamat koperasi Rully Indrawan mengingatkan potensi moral hazard jika pengawasan lemah. Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menilai skema ini berisiko menghambat kemandirian desa dan bahkan mempercepat kegagalan usaha jika tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Polemik Motor Listrik MBG
Program MBG juga menjadi sorotan setelah video ribuan sepeda motor listrik viral di media sosial. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah klaim bahwa jumlahnya mencapai 70.000 unit.
Ia menjelaskan, realisasi pengadaan sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan pada 2025 untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, laporan dari Project Multatuli mengungkap nilai pengadaan motor listrik merek Emmo Mobility mencapai Rp 1,2 triliun. Pengadaan ini menuai perhatian karena melibatkan perusahaan yang baru berdiri pada tahun yang sama.

Wacana Pemotongan Gaji Menteri
Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian global, Menteri Keuangan Purbaya juga mengungkapkan opsi efisiensi berupa pemotongan gaji menteri hingga 25%. Menurutnya, keputusan tersebut tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

Ia mencontohkan langkah serupa yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
Protes Warga Indramayu
Dari daerah, ketegangan sosial terjadi di Indramayu. Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menyerahkan tiga karung uang koin kepada Bupati Lucky Hakim sebagai bentuk protes terhadap proyek revitalisasi tambak yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Aksi tersebut merupakan simbol penolakan terhadap proyek yang dinilai mengancam mata pencaharian sekitar 2.000 warga. Demonstrasi sempat ricuh setelah bupati tidak menemui massa.
Lucky menegaskan proyek tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga menolak menerima uang tersebut karena berpotensi dianggap sebagai gratifikasi.

Isu Reshuffle dan Dinamika Politik
Sementara itu, isu perombakan kabinet kembali mencuat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons singkat dengan pernyataan “tunggu saja”.
Perombakan terakhir terjadi pada 5 Februari 2026, ketika Juda Agung dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono.
Tekanan Fiskal dan Risiko ke Depan
Lonjakan belanja negara yang tidak diimbangi penerimaan menjadi perhatian utama. Hingga kuartal I-2026, penerimaan negara tercatat Rp 574,9 triliun atau hanya tumbuh 10,5% secara tahunan.
Ketimpangan ini memunculkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika tekanan global seperti konflik Timur Tengah terus berlanjut.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menghadapi dilema antara menjaga momentum belanja untuk mendorong pertumbuhan dan memastikan keseimbangan fiskal agar tidak menjadi beban di masa depan.