Oleh: Lilis Tina Kanan
Mahasiswi Semester 7 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
TOPVIRAL – Perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian serius yang tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.
Dugaan tindakan tersebut tidak hanya menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha, tetapi juga diduga menyentuh nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri pada Selasa (3/10/2026), tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Sementara itu, satu orang berinisial SU masih diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Penyidik menduga praktik penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025–2026, termasuk dengan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya.
Hal yang membuat perkara ini semakin serius adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Presiden bukan sekadar pejabat publik. Ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan negara.
Komunikasi Presiden, dalam batas tertentu, berkaitan erat dengan kepentingan pemerintahan, koordinasi strategis, serta keamanan dan kepentingan nasional.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak sepatutnya hanya dilihat sebagai persoalan pelanggaran privasi seseorang. Ada dimensi yang jauh lebih luas, yakni bagaimana negara menjamin keamanan komunikasi kenegaraan sekaligus memastikan bahwa setiap kewenangan pengawasan dan penyadapan dijalankan berdasarkan hukum.
Pada dasarnya, penyadapan bukan tindakan yang sepenuhnya dilarang. Dalam kepentingan penegakan hukum, tindakan tersebut dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.
Namun, ketika kewenangan tersebut diduga digunakan tanpa prosedur yang semestinya, terlebih terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya, persoalannya menjadi sangat mendasar.
Kewenangan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru berpotensi berubah menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Dari perspektif hukum, perkara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menangani dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan informasi elektronik.
Dalam konteks ini, langkah Bareskrim Polri untuk mengungkap dan memproses dugaan pelanggaran tersebut patut diapresiasi.
Penegakan hukum seharusnya tidak hanya ditunjukkan melalui keberanian mengusut pihak di luar institusi, tetapi juga melalui keseriusan ketika dugaan pelanggaran justru muncul dari lingkungan internal sendiri.
Integritas sebuah institusi terlihat dari kesediaannya melakukan evaluasi dan menindak setiap pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memastikan bahwa supremasi hukum tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan ataupun perlakuan istimewa hanya karena jabatan dan kedudukan seseorang.
Meski demikian, apresiasi terhadap langkah penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik.
Proses penyidikan perlu dikawal hingga tuntas. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme penyadapan tersebut dapat berlangsung, siapa saja yang memiliki akses terhadap sistem, bagaimana data hasil penyadapan digunakan, serta apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat.
Apabila benar terjadi penghapusan data hasil penyadapan, aspek tersebut juga harus diungkap secara terang. Jangan sampai ada bagian penting dari perkara ini yang luput dari pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum.
Di tengah proses tersebut, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah putusan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah.
Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil, sementara seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang sah.
Ketegasan dalam penegakan hukum tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan maupun hak-hak hukum setiap orang.
Sebagai mahasiswi Fakultas Hukum, saya memandang peristiwa ini sebagai pengingat bahwa kekuasaan selalu memiliki batas dan setiap kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak ada institusi yang boleh ditempatkan di atas hukum. Demikian pula, tidak ada jabatan yang dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses pertanggungjawaban.
Kita tentu berharap perkara ini menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar persoalan yang ramai diperbincangkan selama beberapa waktu, kemudian dilupakan begitu saja.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui tindakan nyata, konsistensi, dan keberanian menegakkan hukum secara adil.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan hanya keamanan komunikasi seorang Presiden, tetapi juga marwah negara hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi yang menjalankan kewenangan atas nama negara.
Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Sebaliknya, setiap kekuasaan harus tunduk pada hukum.
Sebab, dalam negara hukum, tidak ada satu pun jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi dan tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan hukum. ***