Perkuat Penegakan Hukum Berkeadilan dan Reformasi Internal, Polri Optimalkan Pelayanan Publik serta Stabilitas Keamanan Menuju Indonesia Emas 2045
JAKARTA -TOPVIRAL- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen penuh institusi kepolisian untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan. Langkah strategis ini dilakukan guna mendukung kelancaran pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal, hingga penguatan kemitraan dengan publik. Menurut Kapolri, pelaksanaan tugas kepolisian harus adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi yang berkembang.
”Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam bidang penegakan hukum, Polri meningkatkan intensitas pemberantasan berbagai tindak pidana meresahkan, seperti peredaran narkoba, judi daring (online), aksi premanisme, pemerasan, hingga kejahatan lain yang merugikan masyarakat.
Upaya penegakan hukum ini juga diarahkan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.
Selain itu, Polri memberikan perhatian khusus pada perlindungan terhadap kelompok rentan, meliputi perempuan, anak, pekerja, hingga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan, Polri turut memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemulihan hak-hak pekerja, serta penanganan konflik ketenagakerjaan secara komprehensif.
Dalam pengamanan kegiatan kemasyarakatan—termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial—Polri senantiasa mengedepankan pendekatan humanis yang dialogis. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, tertib, dan terkendali.
Sebagai wujud transparansi dan peningkatan akuntabilitas petugas di lapangan, Polri juga mendorong pemanfaatan teknologi berupa penggunaan kamera saku atau body-worn camera bagi personel pengamanan.
”Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” tegas Kapolri.
Kehadiran Polri di tengah masyarakat turut diwujudkan melalui aksi tanggap darurat bencana, penguatan keamanan lingkungan, serta partisipasi aktif dalam program strategis pemerintah. Kontribusi nyata tersebut di antaranya terlihat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan infrastruktur Jembatan Merah Putih guna memperluas aksesibilitas warga, serta penguatan ketahanan pangan nasional lewat peningkatan produktivitas pertanian jagung.
Reformasi Internal dan Sinergi dengan Masyarakat
Kapolri menekankan bahwa berbagai pencapaian dan perbaikan tersebut harus dibarengi dengan reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan institusi dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier personel, transformasi digital layanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.
”Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkap Suyudi.
Menutup keterangannya, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi (hoaks), serta berperan aktif menciptakan situasi yang kondusif.
Kepercayaan publik, kata dia, harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum berkeadilan, serta kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (red-endang s)