JAKARTA,Topviral.id— Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Meko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa proses reformasi Polri masih berada pada tahap awal pembahasan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Menurut Yusril, komisi saat ini menggelar rapat pleno untuk membahas berbagai aspek reformasi, termasuk mendengarkan paparan dari Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Paparan tersebut mencakup pembenahan administratif, penyesuaian peraturan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pembahasan juga meliputi aspek kepangkatan, karier anggota Polri, dan pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pembahasan masih bersifat awal dan menyentuh aspek administrasi, karier, serta pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Yusril menambahkan, agenda reformasi Polri memiliki keterkaitan erat dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemberlakuan KUHAP tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
Terkait laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Yusril mengatakan draf laporan reformasi Polri ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026. Komisi Percepatan Reformasi Polri saat ini mengintensifkan rapat untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan disampaikan kepada Presiden.
“Laporan tersebut berbentuk rekomendasi yang memuat sejumlah alternatif kebijakan. Presiden nantinya dapat memilih salah satu alternatif atau mengambil pandangan lain berdasarkan masukan yang ada,” kata Yusril.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun komisi belum merupakan keputusan final. Keputusan akhir terkait reformasi Polri berada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengingat struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur dalam undang-undang.
Red:Wahabsyah
