JAKARTA- TOPVIRAL- Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menggelar Seminar Sekolah bertema “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Kegiatan ini menjadi forum dialog strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia Polri.
Seminar tersebut menyoroti pentingnya transformasi pendidikan kepolisian agar mampu menjawab dinamika global, perkembangan teknologi, serta kompleksitas tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi masa depan Polri sekaligus cerminan peradaban bangsa.
“Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan mampu menjawab perubahan zaman.
Menurutnya, pendidikan kepolisian harus melahirkan insan Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
“Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan,” kata Chryshnanda.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi pemolisian di era digital. Menurutnya, pendekatan pemolisian harus berkembang menuju electronic policing dan forensic policing.
“Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti urgensi percepatan reformasi Polri secara menyeluruh, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
“Kita mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPR mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari agenda reformasi.
“Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR,” jelasnya.
Habiburokhman juga menyinggung fenomena no viral no justice sebagai konsekuensi keterbukaan informasi di era digital.
“Fenomena itu wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral, aparat merespons dan mencari solusi,” katanya
Ia menambahkan, keterbukaan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan,” ujarnya.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang sinergi lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam penguatan pendidikan, manajemen SDM, serta reformasi birokrasi Polri, guna menyiapkan personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas di masa depan.
