JAKARTA- TOP VIRAL- Keberhasilan investasi tidak hanya dapat diukur dari besarnya nilai modal yang masuk ke suatu daerah. Lebih dari itu, investasi dinilai berhasil apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari membuka lapangan kerja hingga mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Andi Yuslim Patawari (AYP), yang dipercaya menjadi Dewan Penilai mewakili Kadin Indonesia dalam ajang Pemaparan Nomine “Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga Tahun 2026”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (6/8/2026).
Menurut AYP, salah satu indikator penting keberhasilan investasi adalah sejauh mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat terlibat dalam aktivitas investasi, termasuk melalui kemitraan dengan perusahaan berskala besar.
“Pelibatan sektor UMKM, khususnya pengusaha kecil, melalui kemitraan dengan pengusaha besar sangat penting. Daerah harus melibatkan seluruh stakeholder agar investasi benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat,” ujar AYP.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan setiap investasi yang masuk mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Untuk itu, kemitraan antara investor dan pelaku usaha daerah, menurut AYP, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem investasi.
Dengan pola tersebut, keberadaan investasi diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku usaha di daerah.
Selain keterlibatan UMKM, AYP menyoroti pentingnya penyerapan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Perusahaan yang beroperasi di suatu daerah, kata dia, semestinya memberikan ruang yang cukup bagi tenaga kerja setempat untuk terlibat, termasuk pada posisi-posisi teknis yang memiliki potensi diisi oleh SDM lokal.
“Jangan sampai ada perusahaan besar tetapi seluruh pekerja teknis didatangkan dari luar daerah. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Karena itu, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi,” tegasnya.
AYP berharap aspek kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dalam pelaksanaan percepatan berusaha.
Menurutnya, investasi yang berkualitas bukan sekadar investasi yang mampu meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang inklusif.
“Investasi harus memberikan manfaat yang luas. Pemerintah daerah dan seluruh stakeholder perlu memastikan masyarakat lokal, UMKM, serta tenaga kerja daerah ikut menjadi bagian dari pertumbuhan yang dihasilkan oleh investasi,” pungkas AYP.
update berita : endang sumirah
