JAKARTA- TOP VIRAL- Polda Metro Jaya menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah untuk melakukan penataan menyeluruh di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/11/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas penindakan peredaran narkoba, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, tempat tinggal, dan mata pencaharian masyarakat setempat.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan, penanganan kawasan rawan narkoba seperti Kampung Bahari tidak boleh berhenti sebatas pada penegakan hukum semata.
Menurutnya, perbaikan lingkungan fisik harus diiringi dengan penyelesaian persoalan sosial agar wilayah tersebut tidak kembali menjadi sarang peredaran barang haram.
”Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” ujar Komjen Dadang saat meninjau langsung lokasi penataan.
Sebagai langkah awal, Kapolda meminta agar seluruh warga yang bermukim di kawasan tersebut segera didata secara akurat, mencakup kondisi hunian serta sumber penghasilan mereka.
Perhatian khusus turut diberikan kepada kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor pemilahan dan pengelolaan sampah, guna memastikan proses penataan tidak mematikan mata pencaharian mereka tanpa solusi yang jelas.
Berdasarkan hasil koordinasi lintas instansi, pembersihan kawasan direncanakan berlangsung bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak berpenghuni. Sementara itu, bangunan-bangunan yang masih ditempati warga akan melalui proses pendataan mendalam guna menentukan langkah penanganan lanjutan yang tepat sasaran.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri, menyatakan pihaknya siap mengerahkan alat berat serta armada pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026).
Pelaksanaan pembersihan ini dipastikan tetap mengutamakan aspek keselamatan perjalanan kereta api serta memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar jalur rel.
Januri menambahkan, pembenahan lingkungan ini memerlukan solusi jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah daerah tengah membahas opsi penyediaan alternatif hunian yang layak bagi warga terdampak, dengan mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog terbuka.
Dari sisi penyediaan hunian layak, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk mendongkrak kualitas tempat tinggal masyarakat.
Saat ini, tercatat ada sebanyak 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa Rukun Warga (RW) di Kampung Bahari.
Pendataan ulang akan kembali dilakukan untuk melihat peluang penambahan kuota penerima sesuai alokasi program yang tersedia.
Selain pembangunan fisik, Komjen Dadang menekankan pentingnya pengawasan lingkungan yang ketat serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga dinilai menjadi kunci utama untuk menutup celah kembalinya aktivitas peredaran narkoba.
Solusi ekonomi juga menjadi sorotan utama dalam penataan ini. Pendampingan terhadap pengelolaan sampah warga serta optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) disiapkan untuk membantu warga mempertahankan ekonomi keluarga sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup mereka.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya sukses menekan angka kriminalitas dan peredaran narkoba, melainkan juga berhasil mentransformasi kawasan tersebut menjadi lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.